Kuasa Hukum Bupati Rohil Resmi Laporkan Media MimbarRiau.com ke Dewan Pers

Jumat, 23 Mei 2025 | 10:24:54 WIB

Bagansiapiapi, TanahIndonesia.id - Kuasa Hukum Bupati Rokan Hilir (Rohil) H. Bistamam, yakni Citra Andika Siregar, SH, MH, bersama tim hukumnya, secara resmi melaporkan media siber MimbarRiau.com ke Dewan Pers. Laporan ini berkaitan dengan pemberitaan bertajuk "Menuju 100 Hari Kepemimpinan Bupati Rohil, Muhajirin: Memalukan” yang dimuat pada 12 Mei 2025.

Dalam keterangan persnya, Kamis (22/5/2025), Citra menyebut laporan telah diregistrasi oleh Sekretariat Dewan Pers dengan nomor aduan 2505038.

"Materi pokok pengaduan adalah dugaan pelanggaran kode etik jurnalistik karena media bersangkutan menyiarkan informasi yang tidak benar, tidak akurat, serta tidak melakukan konfirmasi terlebih dahulu kepada H. Bistamam atau pihak terkait," jelasnya.

Citra menambahkan, pemberitaan tersebut dianggap tidak berimbang dan cenderung membentuk opini publik negatif, bahkan menyerang pribadi Bupati H. Bistamam dengan narasi tendensius seperti menyebutnya "pikun". Ia menilai hal ini merupakan upaya pembunuhan karakter terhadap kliennya, baik sebagai individu maupun sebagai kepala daerah.

Pihak pengadu meminta agar Dewan Pers memeriksa perusahaan media dan wartawan terkait, serta menjatuhkan sanksi sebagai bentuk efek jera. Selain itu, mereka mendesak agar berita tersebut dihapus dan media menyampaikan permohonan maaf terbuka kepada H. Bistamam.

Sementara itu, anggota tim hukum lainnya, Masridodi Manguncong, SH dan Rahmad Hidayat, SH, menegaskan bahwa langkah ini merupakan uji etik awal. Jika hasil Dewan Pers menyatakan terdapat pelanggaran, pihaknya mempertimbangkan membawa kasus ini ke ranah pidana.

"Kami akan menjadikan hasil keputusan Dewan Pers sebagai referensi untuk melapor ke pihak kepolisian terkait dugaan tindak pidana pencemaran nama baik melalui sistem elektronik sebagaimana diatur dalam Pasal 27A jo. Pasal 45 ayat (4) atau (6) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas UU ITE," tegas tim kuasa hukum.

Terkini