PEKANBARU, TanahIndonesia.id - Mei tahun 2025 lalu, Provinsi Riau resmi diusulkan menjadi Daerah Istimewa ke pemerintah pusat. Lembaga Adat Melayu Riau (LAMR) didampingi unsur pimpinan DPRD Riau, menyampaikan usulan berdasarkan pada kontribusi sejarah, kerajaan Melayu yang bergabung ke RI, serta sumbangsih SDA (Sumber Daya Alam).yang dimiliki negeri ini.
Ketua Majelis Kerapatan Harian LAMR, Datuk Seri H. Taufik Ikram Jamil menyebutkan, beberapa poin penting yang disertakan antara lain, alasan historis dan kultural. Menurutnya, Riau memiliki akar sejarah kuat dari kerajaan Melayu (seperti Siak, Pelalawan, Indragiri) yang kemudian menyatakan bergabung dengan RI. "Riau juga.punya peran penting dalam sejarah Nusantara dan penyebaran bahasa Melayu," tegasnya di Pekanbaru minggu lalu.
Dari sisi ekonomi lanjut Taufik, iRiau dinilai berkontribusi besar terhadap pembangunan nasional sejak awal kemerdekaan melalui kekayaan Sumber Daya Alam (SDA). Karena itu, LAMR yang didukung tokoh masyarakat, senator, serta DPRD Riau, ikut mengawal usulan ke DPR RI dan Kemendagri.
Dijelaskan pula, saat ini sedang disusun naskah akademis oleh Badan Pekerja Perwujudan Daerah Istimewa Riau (BPP DIR) untuk memperkuat landasan hukum, dengan target masuk Prolegnas 2026. "Diharapkan Riau mendapat perlakuan khusus, seperti Dana Istimewa atau kewenangan lebih, serupa dengan Aceh atau DIY, mengingat kontribusi besarnya selama ini," tegas Datuk Seri Taufik Ikram.
Sebelumnya, Pemerintah Provinsi (Pemprov) Riau mendukung berjalannya maklumat Daerah Istimewa Riau. Tapi tentu dengan tutur etika dan adat melayu yang bermarwah dan tidak melanggar konstitusi apapun.
Menurut Asisten I Sekretariat Daerah Provinsi (Setdaprov) Riau, Zulkifli Syukur, saat menghadiri kegiatan maklumat tersebut di Balai Lembaga Adat Melayu Riau, Pemprov Riau mendukung berjalannya maklumat ini dan menyambut baik kegiatan tersebut, jika tidak melanggar hukum yang berlaku.
"Jika konstitusi memperbolehkan, kita sambut baik. Tentunya dengan cara, etika, dan adat melayu dalam berjuang. Berjuang dengan santun lewat bahasa yang santun untuk daerah istimewa," ungkapnya sambil menambahkan saat ini sebaiknya masyarakat sebaiknya menunggu dengan sabar apa yang diputuskan Pemerintah Pusat.
Daerah Istimewa Riau kata Zulkifli akan mendapatkan manfaat yang besar jika terlaksana. Mulai dari segi tata kelola pemerintahan, hingga segi pemberian anggaran.
Zulkifli turut berharap yang terbaik untuk Bumi Lancang Kuning di masa mendatang. Pemprov Riau masih akan menunggu dan melihat keputusan konstitusi ke depannya.
Ketua Badan Pekerja Perwujudan (DPP) Daerah Istimewa Riau (DIR) Datuk Seri Taufik Ikram Jamil mengatakan, Riau siap menjadi daerah istimewa seperti yang diatur pada Undang-undang yang berlaku. "Nantinya Riau akan berkontribusi lebih besar lagi untuk kemajuan bangsa, dengan status Daerah Istimewa. Berbarengan dengan semangat Hari Kebangkitan Nasional menuju Indonesia Emas 2045, Riau siap," ungkapnya.
Taufik juga menjelaskan, hal ini akan menjadi pemberian berharga bagi anak dan cucu kelak di masa depan. Melalui LAMR, ia berharap masyarakat Riau bisa bersatu padu mewujudkan hal tersebut.
#Sejarah Masa Lalu#
Budayawan dan Sastrawan Riau, HA Aris Abeba mengakui, Negeri Lancang Kuning ini memang sudah pantas menjadi Daerah Istimewa Riau. Karena peranan sejumlah kerajaan besar di sini sangat dominan membantu NKRI awal-awal kemerdekaan. "Belum lagi sumbangan material yang diberikan, selain bahasa Melayu Riau yang akhirnya dijadikan bahasa resmi di Indonesia," kata Aris.
Aris menyebut peran salah seorang raja yang sangat fenomenal di Tanah Melayu, dari sekian banyak Raja di Riau. Raja itu bernama Yang Dipertuan Besar Syarif Kasim Abdul Jalil Syaifuddin, atau lebih dikenal sebagai Sultan Syarif Kasim II. Tercatat dalam sejarah masa lalu negara ini, Syarif Kasim, sebagai penyumbang terbesar di awal kemerdekaan Indonesia.
Menurut Aris, Sultan Siak Sri Indrapura terakhir itu (sekarang Kabupaten Siak Sri Indrapura) yang mangkat April 1968, dalam usia 60 tahun, adalah Sultan ke-12. Ia dinobatkan sebagai Sultan pada umur 21 tahun menggantikan ayahnya Sultan Syarif Hasyim. Sultan Syarif Kasim II merupakan pendukung perjuangan kemerdekaan Indonesia, tak lama setelah proklamasi.
Dalam catatan Pemerintah Kabupaten Siak yang diajarkan sejak Sekolah Dasar, sebagai muatan lokal, sumbangan itu tidak hanya keris, mahkota kerajaan yang terbuat dari emas dan bertabur intan berlian, Tapi Sultan Siak menyumbang harta kekayaannya sejumlah 13 juta gulden (sekarang sekitar Rp1,074 triliun) untuk pemerintah Republik Indonesia. Selain itu, bersama Sultan Serdang, dia juga berusaha membujuk raja-raja di Sumatra (termasuk Kesultanan Melayu Indragiri) untuk bergabung dengan NKRI. "Namanya kini diabadikan untuk Bandar Udara Internasional Sultan Syarif Kasim II dan Universitas Islam Negeri (UIN) di Pekanbaru,' kata Aris.
Tak sampai di situ, Sultan juga menyerahkan wilayah kerajaannya, sepanjang Sumatera Timur, meliputi Melayu Deli, Serdang, Bedagai, Riau dan Kepulauan Riau (Kepri) saat ini. Bahkan Istana Hasiriyah Hasemmiyah, peninggalan nenek moyangnya, diberikan untuk Pemerintah RI. Setelah itu, dia menjadi warga negara biasa. "Tak ada pengorbanan raja-raja di Nusantara sebesar sumbangan yang diberikan Sultan Siak," tambah Aris.
Syarif Kasim II juga menyerahkan tanah dan wilayah kekuasannya. Kekayaannya dari zaman Belanda berupa ekplorasi minyak dan gas (Migas), dengan kualitas terbaik, dikelola oleh negara dari ladang Minas, Siak dan Zamrud. Sumbangan dari perut bumi Riau berupa Migas itulah sejak Indonesia merdeka hingga sekarang, ikut menghidupi negara bernama Indonesia ini.
Jika dibandingkan dengan kesultanan lainnya di tanah air, tambah Aris, sumbangan Sultan Siak itu memang dahsyat. Raja Jawa Hamengku Buwono IX dari Yogyakarta misalnya, dalam sejarah mensedekahkan sebanyak 6,5 juta Gulden Belanda bagi modal perjuangan kemerdekaan. Tapi Sultan Yogya tidak menyerahkan tanah dan wilayah kekuasaannya. Bahkan beliau sempat pula dikukuhkan sebagai Wakil Presiden Republik Indonesia. Beda dengan Sultan Syarif Kasim II yang tak tinggal di istana lagi, setelah penyerahan kedaulatan. Dia mukim di kampungnya, seperti rakyat biasa lainnya.
#Sultanah Latifah Jahit Bendera#
Mantan Bupati Siak Sri Indrapura H Syamsuar, yang pernah menjadi Gubernur Riau, dihubungi secara terpisah mengatakan, Sultan Syarif Kasim II juga seorang pejuang bagi warga Riau. Dia berjuang hingga ke Aceh. Sultan tergabung dalam Resimen Rencong Aceh, dengan pangkat terakhir kolonel. "Sultan juga dengan kesadarannya, begitu Idonesia memproklamirkan kemerdekaan, menaikkan bendera merah putih yang dijahit permaisuri, istrinya Sultanah Latifah, di halaman Istana Siak," kata Syamsuar.
Ditambahkan, saat berjuang ke Aceh, Sultan Syarif Kasim II ikut menyumbangkan hartanya untuk membeli sebuah pesawat yang diberi nama "Seulawah". Sultan yang lahir tahun 1908 ini, oleh Pemerintah RI, kemudian dianugerahi gelar sebagai Pahlawan Nasional.
Syamsuar melanjutkan, sebenarnya, sumbangan terbesar Sultan Melayu ini, bukanlah uang 13 juta gulden, mahkota atau keris itu. Tapi adalah tanah yang mengandung minyak. Dari area Minas dihasilkan minyak berkualitas tinggi, Sumatran Light Sweet Crude Oil. Penemu ladang minyak Minas adalah Richard H Hopper. Dia menggaet PT Caltex Pacivic Indonesia (CPI) sebagai kontraktor. Pemerintah Indonesia yang mengelola aset-aset milik Riau di industri hulu itu, mengoperasikan semua blok migas, berdasarkan kontrak bagi hasil atau Production Sharing Contract (PSC) dengan PT California Texas (Caltex).
Dalam catatan Richard H Hopper, Mei 1973, Caltex mencatatkan produksi puncak 1 juta barel per hari. Sejak pertama kali berproduksi pada awal 1950-an, lapangan-lapangan migas di Riau yang dikelola PT CPI telah memberikan kontribusi terhadap produksi nasional lebih dari 12 miliar barel secara kumulatif, di antaranya bersumber dari lapangan minyak raksasa Minas.
Hopper menulis, industri "emas hitam" telah mengubah perekonomian Indonesia dan Riau seperti sekarang. Dan, produksi itu masih berjalan hingga kini. Tapi dia lupa menyebut, bahwa lahan dimana tempat minyak-minyak itu bersembunyi, adalah tanah-tanah milik Sultan Syarif Kasim II atau peninggalan Kesultanan Melayu yang dihibahkan kepada Pemerintah RI dengan sukarela.
Kalau dihitung dengan kasat mata, mungkin sumbangan tanah dan migas yang diberikan orang Melayu ke negeri ini, jumlahnya sejak tahun 1950-an sudah jutaan triliyun rupiah. Angka yang sangat fantastis dan luar biasa. Orang Melayu tahu itu. Karena mereka selalu mencatatnya. "Belum lagi sumbangan Kesultanan Melayu Indragiri yang menyerahkan tanah mereka untuk produksi minyak PT Stanvac Indonesia (PTSI) sejak 1955-an," tegas Syamsuar yang sejak pensiun jadi Gubernur Riau, memilih menjadi tokoh masyarakat biasa.
Ketika ditanya apakah mungkin Riau segera menjadi Daerah Istimewa, bahkan akan menjadi kejutan bila 2026 ini bisa diwujudkan Pemerintah Pusat, baik Syamsuar maupun Aris Abeba menjawab; 'Kita lihat saja! Apakah Pusat bisa paham dengan sejarah dan peran masa lalu Riau itu. Yang pasti landasan budaya Melayu itu adalah agama Islam. Kita berserah diri sambil meminta pada Allah SWT," kata mereka. (**)