RIAU, TanahIndonesia.id - Pencabutan izin Hutan Tanaman Industri (HTI) PT Riau Andalan Pulp and Paper (RAPP) harus menjadi momentum untuk menyelesaikan persoalan agraria sekaligus memulihkan hak-hak masyarakat adat dan rakyat di Provinsi Riau.
Hal tersebut tersebut disampaikan Siti Aisyah, Anggota Komisi III DPR RI dari Fraksi PDI Perjuangan kepada wartawan, Sabtu (21/11/2026). Ia mengingatkan bahwa pengembalian kawasan bekas konsesi perusahaan kepada negara tidak boleh berhenti pada perubahan status penguasaan lahan, tetapi harus disertai langkah nyata untuk memastikan hak-hak masyarakat yang selama ini terdampak konflik agraria mendapatkan perlindungan dan kepastian.
Menurut Siti Aisyah, pemerintah harus memastikan bahwa kebijakan penertiban kawasan hutan berjalan secara adil dan tidak menimbulkan ketimpangan perlakuan antara masyarakat kecil dan korporasi besar.
"Jangan sampai tanah adat dan tanah rakyat menjadi sasaran penertiban Satgas PKH, sementara lahan bekas konsesi perusahaan besar hanya dikembalikan kepada negara tanpa terlebih dahulu menyelesaikan persoalan hak masyarakat. Pemulihan hutan memang penting, tetapi perlindungan dan pemulihan hak rakyat juga merupakan kewajiban yang tidak boleh diabaikan," tegasnya.
Ia menilai, pencabutan izin HTI RAPP harus diikuti dengan evaluasi menyeluruh terhadap riwayat penguasaan lahan, keberadaan konflik agraria, serta klaim masyarakat adat dan kelompok masyarakat yang memiliki dasar hak atas tanah di kawasan tersebut.
Untuk itu, Siti Aisyah menyampaikan tiga rekomendasi penting:
1. Audit terbuka lahan eks-HTI RAPP, termasuk riwayat penguasaan, konflik agraria, dan klaim hak masyarakat adat.
2. Satgas PKH wajib melindungi tanah rakyat, memastikan tanah adat dan lahan masyarakat yang memiliki dasar hak tidak dirampas melalui penertiban sepihak.
3. Pemerintah harus memprioritaskan penyelesaian hak rakyat sebelum menetapkan pengelolaan lanjutan kawasan eks-HTI RAPP, dengan tetap menjaga fungsi hutan.
Siti Aisyah menegaskan bahwa keberhasilan kebijakan pencabutan izin perusahaan tidak semestinya hanya diukur dari beralihnya penguasaan kawasan kepada negara. Lebih dari itu, kebijakan tersebut harus memberikan manfaat nyata bagi pemulihan lingkungan sekaligus menghadirkan keadilan bagi masyarakat.
"Jangan sampai korporasi kehilangan izin, tetapi rakyat tetap kehilangan tanah. Jangan sampai negara berhasil mengambil alih kawasan, tetapi persoalan hak masyarakat justru dibiarkan menggantung. Keadilan dalam pengelolaan hutan harus berjalan beriringan dengan keadilan agraria. Hutan harus dipulihkan, hak rakyat harus dikembalikan, dan negara wajib memastikan keduanya berjalan secara adil," pungkasnya Siti Aisyah. **tIND/Ril