Jakarta, TanahIndonesia.id - Kebijakan efisiensi anggaran yang dikeluarkan Presiden Prabowo Subianto melalui Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025 kerap disalahartikan oleh sejumlah kementerian dan lembaga. Padahal, kebijakan tersebut bertujuan untuk meningkatkan sektor produktif dan memperkuat perekonomian nasional.
Anggota DPR RI Fraksi PKS sekaligus anggota Komisi VII, Hendry Munief, MBA, menegaskan bahwa semangat Presiden adalah menjadikan Indonesia semakin mandiri dan mampu melaju pesat sebagai negara maju. Hal tersebut disampaikannya saat dihubungi pada Jumat (14/2/2025) pagi.
"Kebijakan Presiden ini bertujuan menjadikan Indonesia lebih maju dan kuat di masa depan. Beliau menginstruksikan agar birokrasi lebih efektif, sehingga anggaran yang ada benar-benar terserap secara optimal untuk mendukung pertumbuhan dan kemajuan bangsa," ujar Hendry, yang juga Ketua Forum Bisnis (Forbis) Riau.
Menurutnya, salah satu hasil yang diharapkan dari kebijakan efisiensi anggaran adalah peningkatan sektor produktif, seperti UMKM, industri, pariwisata, dan sektor lainnya agar semakin berkembang.
"Kami meminta para pejabat negara dan daerah agar tidak salah menafsirkan Inpres tersebut. Dalam Inpres itu jelas tercantum 16 item yang dapat diatur ulang anggarannya. Harapannya, hasil efisiensi dapat memperkuat sektor produktif, merampingkan birokrasi, dan mewujudkan cita-cita Presiden," tegas Hendry.
Hendry menyoroti pentingnya sektor produktif, terutama UMKM, sebagai tulang punggung perekonomian nasional. Ia menegaskan bahwa pemerintah telah banyak menjalankan program untuk meningkatkan produktivitas UMKM, yang perlu terus didorong.
Ia juga mengingatkan bahwa kondisi perekonomian nasional yang belum stabil harus dikelola dengan baik. Jika tidak, Indonesia bisa menghadapi ancaman serius, mulai dari membanjirnya produk luar negeri hingga dampak disrupsi ekonomi global.
"Selain UMKM, sektor perindustrian juga sangat penting. Kita harus menjaga agar kebijakan di sektor ini tetap berjalan. Pembangunan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK), kawasan industri, peningkatan iklim investasi, pengembangan industri kecil-menengah (IKM), serta industri digital, semuanya memiliki peran vital bagi perekonomian nasional," tutur Hendry, yang juga Ketua Perhimpunan Peniaga Tanah Melayu (P2TM) Provinsi Riau.(**)