PEKANBARU, TanahIndonesia.id - Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) se-Riau menyampaikan seruan terbuka menjelang kunjungan Wakil Presiden Republik Indonesia ke Provinsi Riau. Dalam pernyataannya, mereka menyoroti berbagai persoalan mendesak yang hingga kini belum mendapat penyelesaian dari pemerintah daerah maupun pusat.
"Kami hadir menyampaikan suara nurani rakyat Riau yang terus berharap pada keadilan dan keberlanjutan," tegas Teguh Wardana, Koordinator Pusat BEM Se-Riau.
Menurut Teguh, kehadiran Wakil Presiden di Bumi Lancang Kuning menjadi momen penting untuk menyampaikan langsung kondisi nyata di lapangan. Ia berharap persoalan yang dihadapi masyarakat Riau menjadi perhatian khusus pemerintah pusat.
Permasalahan yang Disorot BEM Se-Riau:
Defisit Anggaran Daerah
Ketimpangan alokasi dana pembangunan menyebabkan terganggunya pelayanan publik dan program strategis daerah.
Korupsi
Penyalahgunaan wewenang dan praktik korupsi memperburuk ketimpangan dan merusak keadilan anggaran.
Kebakaran Hutan dan Lahan (Karhutla)
Asap akibat karhutla menjadi masalah tahunan. BEM menuntut penegakan hukum terhadap korporasi pembakar lahan dan perlindungan bagi masyarakat terdampak.
Konflik Agraria dan Perampasan Lahan
Masyarakat adat dan petani kehilangan hak atas tanah akibat tumpang tindih izin konsesi. Negara diminta hadir menjamin hak rakyat.
Krisis Pengelolaan Lingkungan
Eksploitasi SDA tanpa kontrol mengakibatkan kerusakan lingkungan. BEM mendesak kebijakan berlandaskan keadilan ekologis.
Kesejahteraan Masyarakat yang Terpinggirkan
Meski kaya SDA, rakyat Riau masih hidup dalam kemiskinan. Pemerintah diminta lebih memprioritaskan kesejahteraan rakyat ketimbang kepentingan korporasi.
Tuntutan BEM Se-Riau:
Wakil Presiden RI membuka dialog terbuka dengan masyarakat sipil, bukan hanya pejabat daerah.
Evaluasi kebijakan pengelolaan sumber daya alam oleh pemerintah pusat.
Audit total anggaran Riau dan tindakan tegas terhadap pelaku korupsi.
Hentikan kriminalisasi terhadap pejuang lingkungan dan masyarakat adat.
Bentuk tim independen untuk menyelesaikan konflik lahan dan rehabilitasi kawasan terdampak karhutla.
Prioritaskan keadilan sosial dan ekologis dalam pembangunan Riau.
"Suara kami bukan sekadar kritik, tapi panggilan untuk perubahan. Kami siap berdialog. Kami siap bergerak. Demi Riau yang adil, lestari, dan bermartabat. Kami tidak menuntut yang muluk-muluk. Kami hanya ingin suara rakyat benar-benar didengar oleh negara. Wakil Presiden harus melihat langsung realita di bawah, bukan hanya laporan di atas meja," pungkas Teguh Wardana.(**)
