PEKANBARU, TanahIndonesia.id - Rencana evaluasi dan verifikasi aset Masjid Agung An-Nur oleh DPRD Riau melalui Komisi III, Senin (19/1/2026), terpaksa ditunda. Penundaan terjadi karena tidak satu pun pihak terkait hadir di lokasi, baik dari pengelola masjid maupun perwakilan pemerintah daerah, padahal surat resmi telah disampaikan sebelumnya.
Ketua Komisi III DPRD Riau, Edi Basri mengaku kecewa atas ketidakhadiran pihak-pihak yang bertanggung jawab. Menurutnya, kunjungan lapangan tersebut penting untuk mengetahui secara langsung kondisi serta tata kelola aset yang dimiliki Masjid Agung An-Nur.
“Kita ingin mengetahui bagaimana pengelolaan aset yang ada di Masjid Agung An-Nur ini,” ujar Edi Basri kepada GoRiau.com, Senin (19/1/2026).
Ia menegaskan, Komisi III akan segera mengagendakan pemanggilan terhadap seluruh pihak yang berkaitan dengan pengelolaan aset masjid. Edi menyayangkan sikap yang dinilai tidak kooperatif, padahal agenda tersebut bertujuan mendorong transparansi dan akuntabilitas pengelolaan aset publik.
“Masa kami turun ke lapangan tidak ada satu pun yang hadir, baik pengurus masjid maupun dari pemerintah daerah. Padahal kami sudah bersurat resmi,” ucapnya.
Selain persoalan administrasi, Edi Basri juga menyoroti kondisi fisik sejumlah aset Masjid Agung An-Nur. Salah satunya payung elektrik yang selama ini dikenal sebagai ikon masjid kebanggaan masyarakat Riau. Ia mengaku prihatin melihat kondisinya yang tampak berkarat.
“Kondisi payung elektrik itu memprihatinkan. Bagaimana duduk persoalan dan pengelolaannya, kami juga ingin tahu,” tambahnya.
Edi memastikan dalam waktu dekat Komisi III DPRD Riau akan memanggil pihak-pihak terkait agar masyarakat memperoleh informasi yang jelas mengenai keberadaan, perawatan, dan pengelolaan aset Masjid Agung An-Nur.
“Yang jelas, secepatnya akan kami panggil pihak-pihak terkait, supaya masyarakat mengetahui secara terang-benderang kondisi dan pengelolaan aset Masjid Agung An-Nur ini,” pungkasnya. ***
