Keritang - Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir (Inhil) melalui Dinas Pertanian menunjukkan respons cepat dan tegas terhadap dinamika harga komoditas kelapa sawit di tingkat petani. Langkah ini diambil sebagai tindak lanjut langsung atas Surat Edaran Dinas Perkebunan Provinsi Riau nomor B/151/500.8/DISBUN/2026 yang menginstruksikan seluruh perangkat daerah tingkat kabupaten dan kota untuk memperketat pengawasan penerapan harga Tandam Buah Segar (TBS). Instruksi provinsi ini menjadi landasan kuat bagi pemerintah daerah untuk memastikan stabilitas ekonomi masyarakat perkebunan tetap terjaga serta Himbauan Langkah Antisipatif Menjaga Stabilitas Harga TBSdan Kondusifitas Daerah Pasca Kebijakan Tata Kelola Ekspor
SDA yang dikeluarkan Dinas Pertanian Inhil kepada seluruh Pimpinnan Pabrik kelapa sawit
Latar belakang diterbitkannya surat edaran tersebut didasari oleh kekhawatiran akan potensi gangguan kondusivitas daerah akibat ketidakstabilan harga. Ketidakpastian harga TBS dinilai dapat memicu keresahan di kalangan petani jika tidak segera ditangani dengan mekanisme pengawasan yang ketat. Oleh karena itu, langkah taktis ini juga merupakan respons strategis terhadap penerbitan Peraturan Pemerintah (PP) terbaru mengenai Tata Kelola Ekspor Sumber Daya Alam (SDA), yang menuntut adanya transparansi dan keadilan dalam rantai pasok komoditas strategis nasional.
Menindaklanjuti arahan tersebut, Dinas Pertanian Kabupaten Indragiri Hilir segera melaksanakan aksi nyata berupa monitoring harga TBS secara menyeluruh. Kegiatan pemantauan ini mencakup pengecekan harga di berbagai tingkatan, mulai dari tingkat petani, pengepul, hingga pabrik pengolahan. Tim monitoring menyasar beberapa lokasi strategis, termasuk agen-agen pembelian, Tempat Pengumpulan Hasil (Ram), dan Pabrik Kelapa Sawit (PKS) yang beroperasi di wilayah Kecamatan Keritang dan Kemuning.
Kunjungan lapangan ini dilaksanakan pada Senin (01/06/2026) dengan metode inspeksi mendadak atau sidak untuk mendapatkan data harga yang paling aktual dan objektif. Kepala Dinas Pertanian Inhil, Umar Hamdi, S.Pt., memimpin langsung rombongan tersebut bersama sejumlah staf dari bidang Bidang Perkebunan. Pendekatan langsung ke lapangan ini dipilih untuk memastikan bahwa tidak ada manipulasi informasi terkait harga beli yang diterima oleh para petani kecil.
Selama melakukan kunjungan, Kadistan Umar Hamdi dan jajarannya langsung menemui pihak manajemen pabrik di beberapa PKS yang dikunjungi. Dialog terbuka antara pemerintah daerah dan pengelola pabrik dilakukan untuk membahas mekanisme penentuan harga serta memastikan kepatuhan terhadap regulasi yang berlaku. Kehadiran pejabat dinas di lokasi diharapkan dapat memberikan tekanan positif agar perusahaan tetap adheren terhadap prinsip-prinsip kemitraan yang adil dengan para pemasok TBS.
Hasil dari monitoring tersebut menunjukkan adanya sinyal positif bagi kesejahteraan petani. Umar Hamdi menyampaikan rasa syukur karena saat ini harga TBS di tingkat petani mulai menunjukkan tren kenaikan. Berdasarkan data yang dihimpun di lapangan, harga TBS berhasil merangkak naik dan berada di kisaran Rp 2.800 hingga Rp 3.000 per kilogram. Kenaikan ini dianggap sebagai awal yang baik setelah periode fluktuasi yang sebelumnya meresahkan para pelaku usaha perkebunan.
Meskipun harga sudah mulai membaik, Dinas Pertanian Inhil terus menekankan pentingnya peningkatan kualitas produksi sebagai kunci utama mendapatkan harga premium.
Umar Hamdi berharap agar PKS terus melaksanakan kemitraan dan kerja sama yang solid dengan petani serta Gabungan Kelompok Tani (Gapoktan). Pembinaan teknis terus dilakukan agar kualitas TBS yang dihasilkan petani semakin baik, sehingga dampak ekonominya dapat dirasakan secara maksimal melalui harga beli yang lebih menguntungkan.
Langkah proaktif Dinas Pertanian Inhil ini membuktikan komitmen pemerintah daerah dalam melindungi kepentingan petani sawit. Dengan margin dan benefit ekonomi yang tinggi dari perbaikan kualitas dan stabilitas harga, diharapkan kesejahteraan petani di Indragiri Hilir dapat terus meningkat. Sinergi antara pengawasan pemerintah, kepatuhan pabrik, dan peningkatan kapasitas petani menjadi formula utama dalam menjaga stabilitas sektor perkebunan kelapa sawit di wilayah tersebut.
