PEKANBARU, TanahIndonesia.id - Lembaga Pengelola Sampah (LPS) Kelurahan Rejosari, Kecamatan Tenayan Raya, meminta kepada seluruh armada angkutan sampah beserta para supirnya untuk tidak mengikuti aksi demonstrasi di depan kantor Walikota Pekanbaru, Kamis (3/9/2025) besok.
Ketua LPS Rejosari Juliadi Apuk dalam keterangannya kepada media, Rabu (2/9/2025), mengungkapkan, pihaknya tidak segan-segan untuk memutus kontrak armada LPS maupun para supirnya bila tetap ngotot ikut berdemo masalah pengelolaan sampah di Pekanbaru.
"Apabila ada armada di kelurahan Rejosari mengikuti demonstrasi LPS di kota Pekanbaru, kami tidak segan-segan memutuskan kontrak dengan armada tersebut. Begitu juga dengan supir armadanya. Apabila kami mengetahui ikut demo, langsung kami putus kontrak kerjanya," kata Ketua LPS Rejosari Juliadi Apuk.
Peringatan tersebut juga disampaikan Ketua LPS Rejosari dalam grup WA LPS setempat yang diperoleh media ini. "Himbauan di atas tadi hanya (karena) kasihan melihat armada kami. Udah ikut demo, tapi tidak berhasil. Tapi diberhentikan dari LPS. Ma(ng)kanya saya ingatkan supaya tidak berdemo. Kalau kami sebagai pengurus jahat, kami biarkan saja armada berdemo. Tapi kan rugi bapak ibu diputus kontrak," ujar Ketua LPS Rejosari Juliadi Apuk dalam cuitannya di WAG LPS setempat.
Sejumlah anggota WAG LPS Rejosari merespon positif himbauan tersebut. "Kalau ikut demo, bagaimana sampah yang harus dikutip (diangkut?). Kan jadi masalah. Ampunnn," komentar salah seorang anggota grup.
Sedangkan anggota WAG lainnya, "Kalau dari armada saya yakin nggak ada yang demo. Soalnya sampah pasti numpuk.."
Berdasarkan informasi yang diperoleh media ini, usai aksi damai di depan transdipo Palas hari minggu lalu, pekerja pengangkut sampah akan kembali melakukan aksi damai di depan kantor Walikota terkait belum adanya titik terang masalah hitung-hitungan biaya pengangkutan sampah yang berbeda setiap LPS nya.
Hal ini dilakukan karena tidak adanya jawaban atau tindakan yang selama ini mereka pertanyakan kepada ketua LPS Kelurahan.
Yuliana menjelaskan, ada beberapa point yang mereka inginkan. Salah satunya, mengetahui secara pasti hitung-hitungan pembayaran upah angkut sehingga teman-teman tidak merasa dirugikan.
Kedua, adanya Mou atau kontrak kerja antara LPS dan semua pekerja pengangkut sampah. Dan yang ketiga, adanya transdipo yang tetap, sehingga mempermudah proses pembongkaran, tidak selalu berpindah-pindah karena menyangkut biaya BBM armada.
"Kasihan banyak teman-teman yang mendapat bayaran upah mengangkut sampah hanya 4 atau 5jutaan kotor perbulan," ucap salah seorang supir pengangkut sampah, Selasa(2/9/2025) kemarin.(**)
